Pengamat Sebut Pemerintah Bisa Hambat Koneksi VPN

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat menyebut pemerintah bisa menghambat koneksi VPN (virtual private network) yang ada. Hal ini diungkap pengamat keamanan Alfons Tanujaya terkait banyaknya pengguna yang mengeluhkan lambatnya koneksi internet mereka ketika menggunakan VPN untuk menghindari kesulitan akses media sosial yang diterapkan pemerintah.

Alfons menyebut penghambatan akses VPN ini bisa dilakukan dengan memblokir port yang biasa digunakan oleh VPN tersebut.

"VPN bisa diperlambat juga oleh pemerintah [...] Proxy VPN-nya diblokir, port yang biasa dipakai port berapa lalu diblokir. Kalau sudah diblokir, VPN tidak bisa connect," jelasnya.

Setelah pemerintah mengumumkan untuk membatasi akses layanan perpesanan dan media sosial, netizen ramai memberi saran untuk menggunakan VPN guna mengakali kebijakan ini.

Sebab, pemerintah telah menurunkan kecepatan mengunduh dan mengunggah foto dan video. Namun, belakangan pengguna juga mengeluh tak bisa melakukan panggilan telepon dan video call.

Perlambatan akses ini disebut Alfons dilakukan di level operator dengan membatasi kuota bandwidth untuk layanan aplikasi atau situs tertentu.

Ketika berita ditulis, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) masih belum memberikan pernyataan terkait pembatasan akses layanan VPN.

"Bisa disetel bandwidth [...] bisa juga dipilah-pilah agar gambar dan video enggak bisa lewat, kalau teks bisa, walau nggak bisa lihat isinya. Telepon juga bisa diblokir," jelasnya.

Pemblokiran layanan media sosial ini juga lebih banyak terdampak pada pengguna seluler ketimbang internet kabel. Sebab, banyak pengguna yang menyebut mereka masih bisa mengakses layanan media sosial itu jika menggunakan WiFi.

Menurut Alfons, pembatasan akses medsos lewat jaringan seluler dilakukan untuk mengurangi penyebaran konten dari demonstran di jalan. Sebab, mereka tidak mungkin menyebarkan konten menggunakan akses WiFi. (eks/eks)

Let's block ads! (Why?)