Kominfo Bicara Banyak Situs Film Ilegal Meski IndoXXI Tutup

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Komunikasi & informatika (Kemenkominfo) mengatakan masih banyaknya situs film streaming ilegal serupa IndoXXI disebabkan oleh kemudahan pembuatan situs di era digital.

Video Coalition of Indonesia (VCI) menemukan lebih dari 200 situs pembajakan serupa IndoXXI dalam sejak IndoXXI mengklaim telah menutup operasinya pada 1 Januari 2020.

"Yang pasti mereka [pemilik situs streaming ilegal] sudah punya basis data film sehingga ketika kami blokir beberapa mereka bikin lagi situs baru. Memang mudah bikin situs, itu memang di era digital internet cepat tinggi, orang upload lagi sehingga sangat mudah," kata Plt. Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/1).

Ferdinandus berjanji akan melakukan pemblokiran sesegera mungkin ketika mendapat laporan terkait keberadaan situs film streaming ilegal. Selain dari laporan, ia mengatakan Kemenkominfo juga aktif melakukan pencarian dan pemblokiran situs film streaming ilegal.

Pemblokiran ini disebut Ferdinandus merupakan bentuk dukungan terhadap sineas Indonesia.

" Kami sampaikan ke publik mohon hargai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) itu selalu kami sampaikan untuk dukung konten kreator di tanah air termasuk produsen film," ujarnya.

Survei YouGov yang ditugaskan oleh AVIA (Asia Video Industry Association) menemukan 63 persen orang Indonesia mengakses situs web pembajakan.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah Indonesia berjanji untuk mengidentifikasi dan menuntut mereka yang mengoperasikan situs web pembajakan IndoXXi kecuali mereka menghentikan
operasinya.

Bertambah banyaknya situs pembajakan secara mendadak merupakan bukti bahwa operator situs bajakan tidak mengindahkan peringatan dari pemerintah.

Meskipun menghargai pemblokiran situs, VCI meminta pemerintah untuk secara pidana menuntut para operator di balik situs-situs pembajakan yang mencuri konten dan memonetisasi film serta acara TV secara ilegal.

Menanggapi permintaan VCI tersebut, pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo menyerahkan penegakkan hukum ke pihak kepolisian.

"Kami hanya sampai pemblokiran. Penegakan hukum ini kami serahkan ke aparat kepolisian," kata Ferdinandus.

(jnp/DAL)

Let's block ads! (Why?)