Kemenhub Tolak Permintaan Kemenperin, Basmi ODOL Mulai 2022

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kemungkinan besar tidak mau menuruti permintaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang ingin penerapan Zero Over Dimension dan Over Loading (ODOL) diundur hingga 2023 atau 2025. Kemenhub memutuskan relaksasi hanya mundur setahun, yakni diterapkan pada 2022.

Zero ODOL atau pembasmian truk-truk obesitas dan kelebihan muatan telah ditargetkan Kemenhub berlaku pada 2021. Persiapan proyek ini sudah dimulai pada 2019 melalui melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension).

Pada bulan lalu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang diketahui meminta kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui surat agar Zero ODOL ditunda sampai 2023 atau 2025. Agus beralasan proyek ini bisa menurunkan daya saing industri sebab pelaku usaha mesti menambah investasi untuk menambah jumlah angkutan.

Bukan cuma itu, Agus juga menyebut ada potensi kemacetan, meningkatkan konsumsi bahan bakar, meningkatkan emisi, menambah kecelakaan, dan meninggikan biaya logistik.

Budi Karya pada pekan lalu menyatakan sudah bicara informal dengan Agus, dia menyebut memberikan toleransi dari segi waktu.

"Saya informal sudah bicara dengan Menperin, kami mungkin akan mentolerir dari segi waktu. Dia (Menperin) mintanya 2024, tapi kami mungkin akan kasih sampai 2022," kata Budi di Kantor Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (16/1).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (12/2), finalisasi soal hal ini bakal diselesaikan pada pekan ini melalu rapat lintas kementerian.

"Ya minggu ini mau finalisasi. Saya mau rapat dan pak menteri kemarin memerintahkan saya minggu ini mengundang PUPR [Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], menperin, dan ada menteri perhubungan, sekaligus korlantas," kata Budi Setiyadi yang menyebut rapat bisa digelar Kamis atau Jumat.

Budi Setiyadi menyatakan bakal membawa pernyataan Zero ODOL berlaku 2022 pada rapat. Dia juga bilang rapat ini antarkementerian, tidak mengundang pihak lain termasuk pebisnis.

"Ini internal kementerian. Jadi kalau udah baru kami sampaikan ke mereka," kata dia.

Menurut Budi Setiyadi keputusan rapat bakal dikukuhkan melalui surat keputusan. (ryh/fea)

Let's block ads! (Why?)