Wiranto Beri Sinyal Revisi UU ITE

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyebut revisi UU ITE adalah satu-satunya cara untuk menghadapi masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi.

"Kecepatan teknologi ini, terutama komunikasi medsos tidak diimbangi oleh kecepatan regulasi untuk mengatur itu. Tatkala regulasi ini tidak lagi bisa menampung kegiatan yang sangat cepat tadi, itu problem. Ya, jalan satu-satunya kita bisa perbaiki regulasi kita UU ITE," ujar Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (13/6).

Wiranto mengaku merevisi sebuah UU membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, ia mengatakan saat ini pemerintah melakukan sejumlah langkah antisipasi sembari menunggu revisi dilakukan. Langkah antisipasi itu seperti melakukan imbauan kepada masyarakat agar tidak termakan hoaks, melakukan pembatasan fitur medsos, hingga penindakan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU ITE saat ini.

Sebelumya, UU ITE sempat mendapat banyak kritikan. Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, Asmin Fransiska, beranggapan UU ITE banyak menyerang kelompok minorita. Sementara Direktur Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net), Damar Juniarto, menyatakan bahwa aturan yang tertuang dalam UU ITE mengandung pasal karet lantaran disusun oleh pihak tak paham teknologi.
Sehingga, Ketua Paguyuban Korban UU ITE, Muhammad Arsyad, pun mendesak pemerintah segera menghapus pasal karet dalam UU ITE. Menurutnya, sejumlah-pasal dalam UU ITE, termasuk soal ujaran kebencian, semata digunakan hanya karena alasan benci pada pihak terlapor.
(panji/eks)

Let's block ads! (Why?)