Huawei Bantah Terhubung dengan Mata-mata China

Jakarta, CNN Indonesia -- Huawei menyangkal hubungannya dengan mata-mata China. Kepala keamanan cyber Huawei John Suffolk mengungkapkan kepada Parlemen Inggris bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memata-matai untuk negara.

Suffolk menjelaskan tidak ada undang-undang China tentang kerja sama perusahaan domestik dengan pemerintah mengenai masalah keamanan yang dapat memaksa untuk melakukan pekerjaan intelijen asing.

Pasalnya, beleid yang tak ada tersebut yang dikutip oleh pemerintah Amerika Serikat untuk 'memaksa' pemerintah di seluruh dunia untuk menjatuhkan Huawei dari rencana pengembangan jaringan 5G mereka.

Suffolk tampil di depan komite sains dan teknologi parlemen Inggris jelang terbitnya aturan untuk peluncuran teknologi generasi berikutnya.

"Tidak ada undang-undang di China yang mewajibkan kami untuk bekerja dengan pemerintah China," kata Suffolk.

Inggris dan negara-negara lain prihatin dengan serangkaian undang-undang China yang mencakup perusahaan swasta dan masalah intelijen. Anggota komite Julian Lewis mengutip undang-undang yang mengatakan bahwa China memiliki kekuatan untuk meminta organisasi dan warga sipil yang relevan untuk memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama yang diperlukan ke berbagai lembaga keamanan Tiongkok.

"Banyak negara menghasilkan undang-undang yang tidak jelas dan kami harus melalui periode klarifikasi dengan pemerintah China yang telah keluar dan membuatnya cukup jelas bahwa (memata-matai) bukan persyaratan pada perusahaan mana pun," kata Suffolk.

Lewis menyebut penjelasan Suffolk tidak sepenuhnya bisa dipercaya.

Pekerjaan Huawei di Xinjiang

Huawei saat ini diklaim menyediakan teknologi 5G yang paling canggih dan paling murah di dunia. Mereka pun secara luas diintegrasikan ke dalam jaringan 4G Inggris yang ada dan telah bekerja sama dengan pemerintah Inggris sejak 2010 tentang ancaman keamanan cyber.

Badan intelijen Inggris belum mengambil mengelola risiko dengan bekerja lebih dekat dengan Huawei atau tertinggal secara teknologi dan menunggu perusahaan-perusahaan Barat untuk mengembangkan sistem 5G mereka sendiri.

Pemerintahan Trump telah memperingatkan bahwa AS mungkin harus berhenti berbagi intelijen dengan Inggris jika membangun jaringan baru di sekitar perangkat keras Huawei. Para pembuat undang-undang Inggris sudah dikecewakan oleh kabar para peneliti Australia bahwa teknologi Huawei digunakan untuk melakukan pengawasan di wilayah Xinjiang, China.

Otoritas China telah menempatkan sekitar satu juta penduduk yang kebanyakan etnis minoritas Muslim termasuk Uighur di kamp-kamp interniran dengan bantuan teknologi pengenalan wajah. Suffolk mengkonfirmasi bahwa peralatan Huawei digunakan oleh mitra di Xinjiang.

"Kontrak kami dengan pihak ketiga. Itu bukan sesuatu yang kami lakukan secara langsung," katanya.

Anggota komite mendesak Suffolk tentang Huawei apakah terlibat dalam pelanggaran HAM skala besar.

"Saya kira kita tidak perlu membuat penilaian seperti itu," kata Suffolk.

"Penghakiman kami adalah, apakah itu sah di dalam negara tempat kami beroperasi. Itu adalah kriteria kami. Orang lain yang membuat keputusan apakah itu benar atau salah." (age)

Let's block ads! (Why?)